Dalam
sebuah laporan yang diterbitkan baru-baru ini, berdasarkan tes yang telah
dilakukan oleh Trends In International Mathematics and Sciences Study (TIMSS)
tahun 2003, menunjukkan bahwa para siswa SLTP kelas dua kita, menempati posisi
ke 34, jauh dibawah Singapura dan Malaysia yang masing-masing menempati urutan
pertama dan ke sepuluh, pada penilaian kemampuan anak didik di bidang matematika.
Hal
yang tidak jauh berbeda, terjadi pula pada nilai penguasaan atas ilmu
pengetahuan. Tes yang diselenggarakan dibawah payung organisasi Association for
Evaluation of Educational Achievment International (AAEI) ini, kembali
menempatkan para siswa Indonesia pada urutan ke 36, dibawah Mesir dan Palestina
yang berada satu peringkat diatasnya. Sedangkan Negara tetangga kita, Singapura
dan Malaysia, masih menempati nomor pertama dan ke dua puluh dari 50 negara
yang ditelaah.
Realitas
yang memukul dunia pendidikan kita ini, menjadi semakin lengkap, apabila kita
kaitkan juga dengan laporan dari UNDP yang baru-baru ini dipublikasikan, dimana
berdasarkan laporan, Human Development Report 2004”, tersebut dinyatakan bahwa
angka buta huruf dewasa (adult illiteracy rate) di Indonesia mencapai 12,1%.
Ini berarti, dari setiap 100 orang Indonesia dewasa yang berusia 15 tahun ke
atas, ada 12 orang yang tidak bisa membaca. Angka ini relatif jauh lebih
tinggi, apabila kita bandingkan dengan negera-negara lain, seperti Thailand
(7,4%), Brunai Darussalam (6,1%) dan Jepang (0,0%).
Pada
tahun yang sama (2004), UNDP juga telah mengeluarkan laporannya tentang kondisi
HDI (Human Development Indeks)** di Indonesia. Dalam laporan tersebut, HDI
Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 175 negara. Posisi ini masih jauh dari
Negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia yang menempati urutan ke-59,
Thailand yang menempati urutan ke 76 dan Philipina yang menempati urutan ke-83.
Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya menempati satu peringkat di atas
Vietnam. Sebuah negara yang baru saja keluar dari konflik politik yang besar
dan baru memulai untuk berbenah diri namun sudah memperlihatkan hasilnya karena
membangun dengan tekad dan kesungguhan hati.
Fenomena
diatas telah memberi gambaran secara sekilas kepada kita, tentang kondisi dunia
pendidikan saat ini di tanah air, dimana kualitas pendidikan di negera kita
memang masih jauh dari yang kita harapkan. Perlu sebuah upaya kerja keras tanpa
henti dengan melibatkan seluruh stakeholders, agar dunia pendidikan kita
benar-benar bangkit dari keterpurukan untuk mengejar ketertinggalannya sehingga
mampu berkompetisi secara terhormat dalam era globalisasi yang semakin menguat.
Oleh sebab itu reformasi pendidikan, dimana salah satunya issu utamanya adalah
peningkatan profesionalisme guru merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat
ditawar-tawar lagi dalam mencapai pendidikan yang lebih berkualitas.
Fenomena dunia
pendidikan kita saat ini
Setidak
tidaknya ada empat hal yang berkaitan dengan kondisi dunia pendidikan kita saat
ini, yaitu : issu seputar masalah guru, kebijakan pemerintah sebagai
penyelenggara Negara, manajemen internal sekolah dan issu sarana dan prasarana
belajar mengajar.
a.
Issu seputar masalah guru
Dalam
dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor
yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar
mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu,
dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat
dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.
Filsofi
sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran
guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah di
posisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Mereka di tuntut tidak
hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu
pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan
tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak
didik dalam proses pendidikan secara global.
Dalam
konteks sosial budaya Jawa misalnya, kata guru sering dikonotasikan sebagai
kepanjangan dari kata “digugu dan ditiru” (menjadi panutan utama). Begitu pula
dalam khasanah bahasa Indonesia, dikenal adanya sebuah peribahasa yang berunyi
“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Semua perilaku guru akan menjadi
panutan bagi anak didiknya. Sebuah posisi yang mulia dan sekaligus memberi beban
psykologis tersendiri bagi para guru kita.
Saat
ini setidak-tidaknya ada empat hal yang berkaitan dengan permasalahan yang
dihadapi guru di Indonesia, yaitu : pertama, masalah kualitas/mutu guru, kedua,
jumlah guru yang dirasakan masih kurang, ketiga, masalah distribusi guru dan
masaah kesejahteraan guru.
1.
Masalah kualitas guru
Kualitas
guru kita, saat ini disinyalir sangat memprihatinkan. Berdasarkan
data tahun
2002/2003, dari 1,2 juta guru SD kita saat ini, hanya 8,3%nya yang
berijasah
sarjana. Realitas semacam ini, pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas anak
didik yang dihasilkan. Belum lagi masalah, dimana seorang guru sering mengajar
lebih dari satu mata pelajaran yang tidak jarang, bukan merupakan corn/inti
dari pengetahuan yang dimilikinya, telah menyebabkan proses belajar mengajar
menjadi tidak maksimal.
2.
Jumlah guru yang masih kurang
Jumlah
guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang, apabila dikaitkan dengan
jumlah anak didik yang ada. Oleh sebab itu, jumlah murid per kelas dengan
jumlah guru yag tersedia saat ini, dirasakan masih kurang proporsional,
sehingga tidak jarang satu raung kelas sering di isi lebih dari 30 anak didik.
Sebuah angka yang jauh dari ideal untuk sebuah proses belajar dan mengajar yang
di anggap efektif. Idealnya, setiap kelas diisi tidak lebih dari 15-20 anak
didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang maksimal.
3.
Masalah distribusi guru
Masalah
distribusi guru yang kurang merata, merupakan masalah tersendiri dalam
dunia pendidikan di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, masing sering kita
dengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah, baik karena alasan keamanan
maupun faktor-faktor lain, seperti masalah fasilitas dan kesejahteraan guru
yang dianggap masih jauh yang diharapkan.
4.
Masalah kesejahteraan guru
Sudah
bukan menjadi rahasia umum, bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru kita sangat
memprihatinkan. Penghasilan para guru, dipandang masih jauh dari mencukupi,
apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru honorer.
Kondisi seperti ini, telah merangsang sebagian para guru untuk mencari
penghasilan tambahan, diluar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk
berbisnis dilingkungan sekolah dimana mereka mengajar tenaga pendidik.
Peningkatan kesejahteaan guru yang wajar, dapat meningkatkan profesinalisme
guru, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di sekolah.
b. Kebijakan
pemerintah
Tidak
dapat disangkal lagi bahwa pemerintah sebagai institusi penyelenggara Negara
mempunyai peranan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Kebijakan pemerintah, pada dasarnya dapat dikatagorikan dalam dua bentuk, yaitu
kebijakan yang bersifat konstitusional dan kebijakan yang bersifat operasional.
Kebijakan konstitusional lebih mengarah pada bagaimana pemerintah menetapkan
perundang-undangan maupun peraturan-peraturan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan nasional kita. Dalam Konteks ini, beberapa langkah maju telah
dicapai oleh pemerintah saat ini. Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, merupakan strategi jangka panjang dalam membenahi
carut marut dunia pendidikan kita. Sudah barang tentu, UU tersebut masih
diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam berbagai bentuk peratutan-peraturan
yang berada dibawahnya, termasuk issu Badan Hukum Pendidikan (BHP), peraturan
perbukuan maupun issu sertifikasi bagi para pengajar untuk meningkatkan standar
kualitas mereka.
Kebijakan
operasioanal pemerintah, lebih mengarah pada kebijakan alokasi anggaran yang
ditujukan bagi sektor pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003, memang telah
mengamanatkan untuk menglaokasikan 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan.
Namun mengingat kemampuan keuangan Negara yang masih terbatas, maka alokasi 20%
ini rencananya akan dicapai dalam beberapa tahap sesuai dengan kemampuan
keuangan Negara. Dalam tahun anggaran 2004 yang lalu, untuk sektor pendidikan
baru di alokasikan sebesar 6,6%. Tahun 2005, jumlahnya telah meningkat menjadi
9,29% dan tahun ini, rencananya akan dialokasikan 12,01%, 14,60% untuk anggaran
tahun 2007 dan berturut-turut sampai tahun 2009 nanti, diharapkan anggaran
untuk sektor pendidikan akan menjadi 17,40% dan 20,10%.
c.
Manajemen sekolah
Manajemen
pendidikan di Indonesia, secara umum dikatagorikan dalam dua kelompok yaitu
yang diatur dan dibawah kendali langsung pemerintah (sekolah negeri) dan
sekolah-sekolah yang di kelola oleh pihak swasta (sekolah swasta). Perbedaan
manajemen ini pada akhirnya, sedikiit banyak akan mempengaruhi mutu dan
kualitas anak didik di masing-masih sekolah serta secara tidak langsung telah
ikut menciptakan “ketimpangan” dalam pengelolaan sekolah. Bagi para keluarga
yang secara ekonomi mapan, maka mereka cenderung akan mampu memasukkan
anak-anaknya pada sekolah-seklah favorit yang biasanya memerlukan alokasi dana
yang tidak sedikit. Begitu pula sebaliknya, bagi yang keluarga yang kurang
mampu, biaya sekolah dirasakan mahal dan menjadi beban tersendiri bagi ekonomi
keluarga.
Belum
lagi kebijakan pemerintah dimasa lampau yang cenderung membedakan berbabagai
bentuk bantuan untuk sekolah negeri dan swasta, secara langsung maupun tidak
telah ikut memperparah ketimpangan dunia pendidikan. Dalam konteks ini,
pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak membedakan antara sekolah yang
di kelola oleh Negara maupun sekolah yang di kelola oleh pihak swasta.
d.
Saran dan prasarana sekolah
Sarana
dan prasarana sekolah, merupakan salah satu kendala yang masih dihadapi oleh
dunia pendidikan kita. Kemampuan keuangan yang masih terbatas, salah kelola
maupun tingkat KKN yang masih tinggi serta faktor-faktor lain, telah
menyebabkan kondisi sekolah masih jauh dari memadai. Mulai dari jumlah gedung
yang rusak, ruang kelas yang terbatas maupun kelengkapan alat-alat laboratorium
yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian proses belajar mengajar yang belum
maksimal, merupak beberapa kendala nyata yang masih kita hadapi. Di profinsi
Jawa TImur saja, saat ini tercatat 5.373 sekolah dan 20.736 ruang kelas yang
harus diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.065 diantaranya adalah SD/MI
berjumlah 175, SMP/MTs berjumlah 53 SMA/MA dan SMK berjumlah 80 buah (Kompas,
14 Januari 2006).
Profesionalisme
guru sebagai sebuah tuntutan
Tidak
dapat disangkal lagi bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang
tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan
yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan
orang-orang yang memang benar benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan
kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal,
termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian
tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari
perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi
setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia.
Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga
seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas. Ada beberapa langkah
strategis yang harus dilakukan dalam upaya, meningkatkan profesionalisme guru,
yaitu :
1. Sertifikasi
sebagai sebuah sarana
Salah
satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi
sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung jawaban moral dan
akademis. Dalam issu sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan
kepatutan yang harus dijalani seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara
ideal telah ditetapkan.
Sertifikasi
bagi para Guru dan Dosen merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional
kita (pasal 42) yang mewajibkan setiap tenaga pendidik harus memiliki
kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar
yang dimilikinya. Singkatnya adalah, sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas
standar kompetensi yang harus dimiliki para guru dan dosen sesui dengan bidang
ke ilmuannya masing-masing.
2.
Perlunya perubahan paradigma
Faktor
lain yang harus dilakukan dalam mencapai profesionalisme guru adalah, perlunya
perubahan paradigma dalam proses belajar menajar. Anak didik tidak lagi
ditempatkan sekedar sebagai obyek pembelajaran tetapi harus berperan dan
diperankan sebagai obyek. Sang guru tidak lagi sebagai instruktur yang harus
memposisikan dirinya lebih tingi dari anak didik, tetapi lebih berperan sebagai
fasilitator atau konsultator yang bersifat saling melengkapi. Dalam konteks
ini, guru di tuntut untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif,
kreatif dan inovatif secara dinamis dalam suasana yang demokratis. Dengan
demikian proses belajar mengajar akan dilihat sebagai proses pembebasan dan
pemberdayaan, sehingga tidak terpaku pada aspek-aspek yang bersifat formal,
ideal maupun verbal. Penyelesaian masalah yang aktual berdasarkan
prinsip-prinsip ilmiah harus menjadi orientasi dalam proses belajar mengajar.
Oleh sebab itu, out put dari pendidikan tidak hanya sekedar mencapai IQ
(intelegensia Quotes), tetapi mencakup pula EQ (Emotional Quotes) dan SQ
(Spiritual Quotes).
3. Jenjang karir
yang jelas
Salah
satu faktor yang dapat merangsang profesionalisme guru adalah, jenjang karir
yang jelas. Dengan adanya jenjang karir yang jelas akan melahirkan kompetisi
yang sehat, terukur dan terbuka, sehingga memacu setiap individu untuk berkarya
dan berbuat lebih baik.
4. Peningkatan
kesejahteraan yang nyata
Kesejahteraan
merupakan issu yang utama dalam konteks peran dan fungsi guru sebagai tenaga
pendidik dan pengajar. Paradigma professional tidak akan tercapai apabila
individu yang bersangkutan, tidak pernah dapat memfokuskan diri pada satu hal
yang menjadi tanggungjawab dan tugas pokok dari yang bersangkutan. Oleh sebab
itu, untuk mencapai profesionalisme, jaminan kesejahteraan bagi para guru
merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dan dipisahkan. (Angelina
Sondakh)
KESIMPULAN
Profesionalisme
adalah sebuah kata yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi dan
internasionalisasi yang semakin menguat dewasa ini, dimana persaingan yang
semakin kuat dan proses transfaransi disegala bidang merupakan salah satu ciri
utamanya. Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan
dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa, memliki peran dan fungsi yang akan
semakin signifikan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pemberdayaan dan
peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, merupakan sebuah keharusan
yang memerlukan penangan lebih serius. Profesinalisme guru adalah sebuah
paradigma yang tidak dapat di tawar-tawar lagi.
Dalam
konteks pemberdayaan guru menuju sebuah profesi yang berkualitas diamana secara
empiris dapat dipertanggung jawabkan, memerlukan keterlibatan banyak pihak dan
stakeholders, termasuk pemerintah sebagai penyelengara Negara. Diperlukan
sebuah kondisi yang dapat memicu dan memacu para guru agar dapat bersikap,
berbuat serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan bidang
ke-ilmuannya masing-masing. Kondisi tersebut dapat disimpulkan sebagai faktor
internal dan faktor eksternal.
Faktor
internal lebih mengarah pada guru itu sendiri, baik secara individual maupun
secara institusi sebagai sebuah entitas profesi yang menuntut adanya kesadaran,
dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam menjalankan peran dan fungsinya
sebagai tenaga pendidik. Diperlukan sebuah komitmen yang dapat dapat
dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun moral, agar guru dapat
benar-benar berpikir dan bertindak secara professional sebagaimana
profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu keahlian yang lebih spesifik.
Faktor
ekternal dalam konteks ini, lebih terkait pada bagaiamana kebijakan pemerintah
dalam menodorong dan menciptakan kebijakan maupun atmosfir yang dapat
merangsang dan melahirkan guru-guru yang profesional. Hal yang paling mendasar
berkaitan dengan masalah ini adalah issu kesejahteraan bagi para guru, agar
mereka dapat benar-benar fokus pada peran dan fungsinya sebagai tenaga
pendidik.
0 komentar:
Post a Comment